LAKUKAN PENDAFTARAN TANAH MENCEGAH TERJADI SENGKETA TANAH

 LAKUKAN PENDAFTARAN TANAH MENCEGAH TERJADI SENGKETA TANAH

Oleh: Fadhila Animuntaha, S.H.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Tidak luput yakni tanah yang merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi. Di Indonesia sendiri sudah tidak asing lagi terkait kasus sengketa tanah yang terjadi. Adapun sengketa yang terjadi ini antara lain dalam hal jual beli tanah yang sertifikatnya belum sempat di balik nama. Contoh: Apabila telah terjadi jual beli tanah, belum sempat balik nama dan penjual tanah tersebut telah meninggal. Tiba-tiba datang pihak lain yang mengaku masih memiliki hak atas tanah tersebut, misalnya ahli waris yang ternyata juga tidak tahu adanya jual beli tanah tersebut. Untuk mengantisipasi kejadian hal tidak diinginkan, maka pendaftaran tanah tidak bisa terlepas dari peralihan hak yang ini juga penting untuk segera dilakukan. 

Pastinya sudah tidak asing lagi mengenai Pendaftaran tanah. Pendaftaran Tanah adalah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengurnpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, rnengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Hal ini tertuang di dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Selain itu di dalam BAB VII Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah telah tertuang mengenai Pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah saat ini dapat dilakukan secara elektronik. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa pendaftaran tanah ini dapat diajukan kepada kantor pertanahan.

Pendaftaran tanah tertuang di dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ayat (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Sumber:

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah