Perlindungan Hukum bagi Kurir Barang atas Kiriman Barang Yang Berbahaya

 

Oleh: Melvin Andita Manap, S.H.

Perkembangan teknologi membawa kemudahan bagi manusia, di sisi lain, perubahan itu juga meliputi pada perkembangan kejahatan. Tidak hanya kejahatan baru, saat ini metode untuk melakukan suatu kejahatan juga semakin beragam. Beberapa waktu lalu, ada penangkapan pihak kepolisian kepada seorang kurir barang ekspedisi. Barang yang kurir tersebut bawa merupakan narkoba jenis ganja. Sebagaimana dalam peraturan Indonesia, penggunaan dan segala transaksi narkoba dilarang secara tegas, kecuali dalam hal medis dengan pengawasan yang ketat oleh instansi yang berwenang.

Kurir adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat. Kurir merupakan salah satu jenis profesi dalam industri logistik yang memanfaatkan pelayanan jasanya untuk mengirimkan suatu barang. Saat ini, kurir bisa bekerja sebagai salah satu karyawan atau dalam naungan perusahaan. Di mana, dalam perusahaan, kurir memiliki Standar Opersional Perusahaan dalam melakukan pekerjaannya, apalagi suatu kurir dalam perusahaan ekspedisi. Di sana, sudah jelas barang apa saja yang boleh dan dilarang untuk dikirim. Hal demikian menjadi pencegahan ketika ada orang yang menggunakan jasa pengiriman atau kurir untuk mengirim barang yang ilegal atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Lalu, bagaimana perlindungan bagi kurir yang ternyata mengirim barang berbahaya, misalnya narkoba, yang tidak ia ketahui?

Setiap perusahaan memiliki peraturan untuk mencegah tindak kejahatan terjadi dalam lingkup perusahaan mereka. Peraturan perusahaan yang demikian menjadi payung hukum bagi kurir yang bekerja di perusahaan itu untuk terhindar dari segala tindak pidana. Selain peraturan intenal, Indonesia juga menyediakan beberapa payung hukum bagi perusahaan ekspedisi diantaranya:
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS

Dalam Pasal 29 ayat (1) UU Pos, ekspedisi berhak untuk mendapatkan informasi mengenai isi paket dari pengirim. Apabila, ternyata kemudian diketahui adanya perbedaan antara barang yang dikirim dan informasi yang diterima, maka kesalahan tersebut bukanlah tanggung jawab ekspedisi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Amanat Pasal 5 huruf b UU Perlindungan Konsumen dalam rangka mewujudkan suatu transaksi yang baik dan berimbang, maka setiap pihak dalam bertransaksi harus mendasari perbuatannya dengan itikad baik. Artinya, tidak ada kebohongan maupun tipu muslihat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini juga memberikan perlindungan bagi pihak yang melakukan tindakan beritikad tidak baik.

Oleh sebab itu, kurir memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengantarkan barang dengan aman dan sampai pada penerima. Apabila ada permasalahan yang diakibatkan atas ketidakjujuran informasi yang disampaikan atas suatu isi barang, sedangkan Kurir atau Ekspedisi telah melakukan tugas mereka sesuai dengan SOP dan aturan, maka Kurir maupun Ekspedisi dapat dibebaskan dari keterlibatan suatu pelanggaran atau tindak pidana.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.